Egi Andrea Digital Marketing & Digital Specialist - Pekerja Dunia Nyata, Pengangguran Dunia Maya.

Bolehkah Perusahaan Menahan Ijazah Karyawan?

1 min read

Kita atau kamu mungkin beberapa kali melihat tulisan seperti ini :

Penahanan Ijazah sebagai jaminan pekerja akan melaksanakan seluruh kewajibannya dan melakukan pemberitahuan sebelum keluar dari perusahaan.

Tidak dapat dipungkiri, pada prakteknya kadang pekerja keluar begitu saja dari perusahaan atau biasa dikenal dengan kata “kabur”. Pekerja keluar dari perusahaan tanpa melakukan pemberitahuan apapun, meninggalkan sisa pekerjaannya terbengkalai begitu saja, dan juga tidak melakukan transfer job. Tentu hal ini akan merugikan dan merepotkan pihak perusahaan. Guna menghindarinya hal ini,pPerusahaan menerapkan praktek penahanan ijazah sebagai jaminan. Bahwa pekerja ybs akan menyelesaikan seluruh kewajibannya dan melakukan pemberitahuan sebelum keluar dari perusahaan.

Praktek penahanan ijazah umumnya diterapkan pada pekerja dengan status kontrak (PKWT)

Kenapa? Sebagaimana prakteknya di lapangan bahwa pekerja yang umumnya “kabur” begitu saja adalah pekerja dengan status kontrak. Pekerja kontrak tersebut “kabur” sebelum menyelesaikan masa kontraknya dengan perusahaan. Nah, perlu saya informasikan terlebih dahulu, bahwa sesuai pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diatur bahwa dalam hal salah satu pihak, baik pihak pekerja atau perusahaan mengakhiri kontrak ditengah masa kontrak.

Maka pihak yang mengakhiri wajib membayarkan ganti rugi ke pihak lainnya sejumlah uang sebesar sisa upah pekerja hingga kontrak selesai. Dikarenakan “kabur”, maka dipastikan pekerja kontrak tersebut juga tidak memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi dilema bagi perusahaan untuk menuntut kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut oleh pekerja. Untuk menempuh jalur hukum akan menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya yang cukup besar, apalagi jika menggunakan jasa pengacara.

Oleh karena itu, untuk menghindari agar pekerja tidak “kabur” begitu saja di tengah-tengah masa kontrak, perusahaan menerapkan kebijakan penahanan ijazah. Ijazah yang ditahan sebagai jaminan bahwa pekerja akan menyelesaikan kontraknya hingga selesai atau apabila pekerja ingin mengakhiri kontrak. Pekerja akan membayar kewajiban ganti rugi sebagaiamana di atas untuk “menebus” ijazahnya.

Tidak ada satu aturan hukum pun yang mengatur perihal terkait penahanan ijazah, termasuk larangannya.

Silahkan rekan-rekan periksa di seluruh peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Saya jamin tidak ada satu aturan hukum pun yang mengatur terkait penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan, termasuk larangannya. Oleh karena itu, sebenarnya praktek ini sah-sah saja untuk dilakukan perusahaan atau disyaratkan perusahaan ketika merekrut pekerja.

Yang menjadi permasalahan di lapangan adalah praktek penahanan ijazah ini hanya disertai dengan tanda terima penyerahan ijazah dari pihak perusahaan . Tidak ada sama sekali kesepakatan tertulis antara perusahaan dengan pekerja yang mengatur ketentuan dan syarat penahanan ijazah ini. Sehingga jika di kemudian hari terdapat masalah, seperti perusahaan yang tidak mau mengembalikan ijazah pekerja. Maupun ijazah rusak atau hilang dan lainya, maka pekerja akan menemukan kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan.

Oleh karenanya, jika perusahaan rekan-rekan sekalian mensyaratkan penahanan ijazah ketika merekrut rekan-rekan. Saya sarankan agar penahanan ijazah tersebut diatur dalam perjanjian kerja atau kesepakatan tertulis antara perusahaan dengan rekan-rekan sekalian. Termasuk aturan yang mengatur kapan ijazah tersebut harus dikembalikan perusahaan dan tanggung jawab perusahaan untuk menjaga ijazah tersebut.

Sumber Artikel : Theodore Manurung

Egi Andrea Digital Marketing & Digital Specialist - Pekerja Dunia Nyata, Pengangguran Dunia Maya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *